Jakarta, Maret.id — Fenomena generasi Z yang rela mengantre panjang demi membeli kuliner viral menunjukkan perubahan perilaku konsumen yang harus mendapat respons kebijakan, menurut Nila Yani Hardiyanti, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Pernyataan itu disampaikan Nila dalam keterangan pers pada Sabtu, 18 Juli 2026.
“Banyak meme di media sosial yang menunjukkan ketika Gen Z diberikan pilihan, mereka rela mengantre panjang demi kuliner viral. Ini bukan sekadar lelucon, tetapi indikator adanya pergeseran ekonomi makro,” ujar Nila Yani Hardiyanti, Anggota Komisi VII DPR RI.
Menurut Nila, generasi Z kini menjadi salah satu penopang konsumsi nasional karena lebih mengutamakan pengalaman dan interaksi sosial dalam setiap keputusan berbelanja.
Karena itu, ia menilai program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak lagi cukup mengandalkan pola pembinaan konvensional dan harus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi tersebut.
Nila menyoroti serapan program UMKM dan kewirausahaan yang baru mencapai 51,64 persen sebagai sinyal perlunya evaluasi terhadap pola pembinaan yang selama ini dijalankan.
“Kementerian harus mulai menggeser pelatihan-pelatihan formal yang bergaya lama menjadi fasilitasi inkubasi bisnis kuliner, fesyen, dan industri kreatif yang relevan dengan minat Gen Z hari ini,” ujar Nila Yani Hardiyanti, Anggota Komisi VII DPR RI.
Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan ekosistem digital yang telah menjadi ruang aktivitas generasi muda dan menilai tidak cukup hanya membangun aplikasi sendiri.
“Pemerintah harus berkolaborasi dengan platform digital yang sudah memiliki basis pengguna besar agar program pembinaan UMKM lebih mudah diakses,” ujar Nila Yani Hardiyanti, Anggota Komisi VII DPR RI.
Nila meminta Deputi Kewirausahaan dan LLP-KUKM memperkuat sinergi dengan komunitas digital agar program pembinaan UMKM mampu menjawab dinamika pasar.
“Perubahan perilaku belanja Gen Z dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan UMKM ke depan. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab dinamika pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha di era ekonomi digital,” ujar Nila Yani Hardiyanti, Anggota Komisi VII DPR RI.
