Jakarta, Maret.id — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menggelar dialog dengan pelaku koperasi lintas sektor di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa, 21 Juli 2026.
Berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi mengemuka dalam pertemuan tersebut, mulai dari kebijakan pemerintah hingga kendala produksi dan pembiayaan.
Sejumlah pelaku koperasi mempertanyakan kebijakan pemerintah terhadap koperasi, akses pembiayaan, serta kesejahteraan petani tembakau dan garam.
Seorang perwakilan Kopontren memaparkan keberhasilan unit usaha sandal jepit batik yang diminati pasar namun terkendala pengelolaan akibat siklus kelulusan santri.
Perwakilan itu juga menyebut unit usaha konveksi seragam yang melayani sekitar 1.000 siswa per tahun membutuhkan kepastian dukungan permodalan untuk menjaga kontinuitas produksi.
Ferry menanggapi aspirasi tersebut dengan menyatakan Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) siap memberikan pendampingan dan skema pembiayaan bagi koperasi.
Menteri juga menyampaikan keterbukaan ruang kemitraan dengan pihak ketiga agar unit bisnis berbasis pesantren dapat berkembang secara profesional.
Ferry mendorong pelaku UMKM untuk terorganisasi dalam bentuk koperasi agar memperoleh pendampingan serta akses bantuan dari Kementerian melalui LPDB.
“Dengan wadah koperasi, kegiatan usaha bisa lebih produktif dan menjadi alternatif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di Pamekasan, bahkan di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.
Kementerian menekankan fokus penguatan koperasi melalui transformasi yang meliputi rebranding, perbaikan tata kelola, dan digitalisasi untuk mengembalikan peran koperasi sebagai pilar ekonomi sejajar BUMN dan swasta.
“Sekarang kita dorong lagi koperasi masuk ke sektor produksi, sektor distribusi, bahkan sektor industri,” ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.
Sebagai langkah penguatan, pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan baru yang memberi ruang lebih luas bagi aktivitas koperasi di berbagai sektor ekonomi.
Ruang gerak itu meliputi izin usaha pertambangan (IUP), pemanfaatan sumur minyak rakyat (idle well), pengumpulan minyak jelantah dan biomassa untuk energi, pendirian pabrik CPO dan produk turunannya, pendirian SPBU solar untuk nelayan, fasilitas cold storage, serta pabrik es batu.
Di sektor lingkungan dan ekonomi kreatif, koperasi didorong terlibat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, pembuatan konten kreatif dan animasi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis desa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Koperasi ini dirancang bukan sebagai lembaga sosial semata, melainkan sebagai badan usaha profit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.
Pemerintah juga memerintahkan agar seluruh barang subsidi disalurkan melalui mekanisme KDKMP, termasuk program BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, dan pembiayaan KUR melalui skema channeling.
Seorang tokoh pengusaha Pamekasan menekankan pentingnya menjaga tren pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,5 persen dan mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membantu menyerap hasil panen tembakau dan garam lokal saat musim panen tiba.
Para pelaku lokal menilai langkah tersebut dapat memperkuat nilai tambah di level desa dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Dialog di Pamekasan menjadi bagian upaya pemerintah memperluas peran koperasi dalam rantai produksi dan distribusi nasional demi mendorong pemerataan ekonomi.
