Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mempertanyakan kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) setelah perusahaan dilaporkan gagal memenuhi kewajiban pembayaran imbal jasa Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C ke-6 senilai Rp24,11 miliar. Pernyataan itu disampaikan Darmadi dalam keterangan kepada wartawan, Rabu 22 Juli 2026. Kegagalan pembayaran disebut terjadi karena kondisi kas perusahaan yang tidak memungkinkan melakukan pembayaran. Darmadi menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan meminta pembenahan menyeluruh agar persoalan fundamental tidak semakin memburuk. “Beberapa waktu lalu saya sudah mengingatkan PT Pos Indonesia untuk lebih serius karena persoalan fundamental yang belum dibenahi akan mempengaruhi kepercayaan pasar,” ujar Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Menurut Darmadi, dampak dari kondisi tersebut terlihat dari keputusan Fitch Ratings yang menurunkan peringkat kredit PT Pos Indonesia dari A(idn) menjadi C(idn). “Peringkat C(idn) menunjukkan risiko kredit yang sangat tinggi secara nasional dan menandakan kegagalan memenuhi kewajiban sudah terjadi atau risikonya sangat dekat,” ujar Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Darmadi menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena PT Pos Indonesia merupakan aset strategis negara yang memiliki jaringan hingga pelosok dan berperan penting dalam layanan logistik nasional. Ia berharap perusahaan pelat merah tersebut dapat kembali bangkit. “Saya berharap pemerintah dan manajemen PT Pos Indonesia tidak hanya menyelesaikan kewajiban tertunggak tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh, memperbaiki kondisi keuangan, memperkuat tata kelola, dan mengevaluasi model bisnis agar persoalan ini tidak terulang,” ujar Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
