Jakarta, Maret.id — Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyatakan perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah yang berlangsung lebih dari tiga bulan berdampak pada cadangan energi Indonesia.
Defiyan menilai konflik tersebut berpotensi mengganggu pasokan dan persediaan minyak dan gas bumi (migas) serta bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Ia mencatat sekitar 25–30 persen pasokan migas dan BBM Indonesia berasal dari negara-negara Arab di kawasan Teluk.
“Memang tidak bisa dinafikkan selalu muncul permasalahan pasokan dan pengelolaan persediaan. Apalagi, Indonesia telah menjadi negara pengimpor bersih (nett oil importer) minyak dan gas bumi (migas) sejak 2002. Pada tahap inilah, pengarusutamaan kebijakan substitusi energi impor atau energi alternatif yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri menjadi relevan,” ujar Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 22 Juli 2026.
Menurutnya, tindak lanjut kebijakan substitusi energi menjadi keharusan untuk menjaga komitmen dan konsistensi visi-misi ke-2 Asta Cita. “Sembari pemerintah terus berupaya mencari alternatif pasokan impor migas dan BBM dari produsen negara lain, hendaknya perlu diupayakan serius oleh pemerintah terobosan kebijakan pasokannya; salah satunya melalui optimalisasi kebijakan transisi energi yang bersumber non fosil di dalam negeri. Pemerintah cq Kementerian ESDM dan Keuangan harus serius dan sungguh-sungguh dalam komitmen APBN-nya,” ujar Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi.
Ia menegaskan perlu kemauan politik yang kuat untuk mengurangi ketergantungan impor agar kepastian pasokan lebih terjamin. “Walaupun, selama ini Pertamina mampu memenuhi pasokan migas dan BBM itu, baik dari sumber produksi dalam negeri maupun impor dari berbagai negara, atau tidak hanya bergantung dari importasi negara-negara produsen migas dan BBM di Timur Tengah dan Amerika Serikat,” ujar Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi.
Defiyan menyebut konflik ini sekaligus membuka momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi dan mengoptimalkan kekayaan SDA. “Meskipun berpengaruh dan berdampak atas prioritas ketahanan energi berbasis energi fosil (fossil fuel), namun inilah momentum peluang bagi Indonesia untuk mengarahkan prioritas secara serius ke kebijakan transisi energi atau bauran energi. Hal ini lebih masuk akal jika dikaitkan dengan kekayaan SDA yang beragam untuk mendukung kebijakan swasembada energi dan prioritas programnya. Tanpa konsistensi kebijakan dari pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, maka komitmen Asta Cita Presiden dipertaruhkan,” ujar Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi.
Ia juga mengusulkan penguatan peran PLN dalam program elektrifikasi dan penerapan substitusi impor secara bertahap, termasuk kebijakan yang mendahulukan pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO).
“Sebagaimana halnya kebijakan ini diberlakukan untuk komoditas batu bara yang memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang diproduksi oleh PLN, Pertamina dan PLN sebagai perusahaan negara diharapkan telah menyiapkan langkah preventif dan antisipatif atas kondisi peperangan di wilayah negara pemasok migas tersebut,” ujar Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi.
