Tekan Backlog Perumahan, Danantara dan Himbara Godok Skema Efisiensi Biaya Hunian
Jakarta, Maret.id — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memimpin pertemuan strategis dengan pimpinan bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN pada Rabu 13 Mei 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk membedah hambatan dan mempercepat implementasi program social housing agar akses kepemilikan rumah bagi masyarakat dapat semakin nyata dan inklusif.
Pertemuan dan arah kebijakan
Pertemuan tersebut berlangsung intens dan menitikberatkan pada penciptaan skema pembiayaan yang lebih adaptif untuk sektor perumahan rakyat. Para pihak menilai perlu ada sinergi lintas-BUMN dan perbankan negara untuk membuka akses kredit perumahan bagi segmen yang selama ini kurang terlayani.
Dony Oskaria menyatakan integrasi antar-BUMN sektor keuangan menjadi kunci dalam merancang pembiayaan yang tidak kaku dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis 14 Mei 2026.
Menjangkau segmen berpenghasilan rendah dan menengah
Salah satu agenda utama adalah bagaimana Himbara dapat merangkul kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang selama ini sulit mengakses fasilitas KPR konvensional. Pembahasan meliputi mekanisme down payment yang lebih ringan, tenor yang disesuaikan, serta produk pembiayaan yang mengakomodasi pendapatan tidak menentu.
Para bank pelat merah sepakat untuk mengeksplorasi kolaborasi produk bersama yang menggabungkan kemampuan likuiditas perbankan dan peran BUMN lain dalam pengembangan infrastruktur perumahan. Pendekatan ini dipandang dapat menurunkan risiko bank sekaligus membuka jalur pembiayaan yang lebih luas bagi calon pemilik rumah.
Upaya memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi
Dony menekankan pentingnya menyederhanakan proses administrasi sehingga calon debitur tidak terbebani birokrasi pembiayaan yang rumit dan berbelit. Penyederhanaan ini termasuk integrasi data dan proses verifikasi yang lebih efisien antara instansi terkait agar proses KPR dan bantuan perumahan berjalan lebih cepat.
Langkah konkret yang dibahas mencakup digitalisasi proses aplikasi, pembagian risiko melalui skema garansi dan subsidi silang, serta program edukasi finansial kepada calon penerima manfaat. Semua pihak sepakat untuk menindaklanjuti dengan pertemuan teknis guna merumuskan pilot project dan standar operasional prosedur yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat.
Dampak ekonomi dan industri pendukung
Selain memfasilitasi kepemilikan rumah, sinergi ini diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor properti dan industri turunannya. Jika sektor perumahan bergerak cepat dan masif, ratusan industri seperti semen, konstruksi, furnitur, dan logistik diperkirakan akan mengalami akselerasi permintaan.
Para peserta pertemuan menyoroti efek multiplier dari investasi perumahan yang dapat meningkatkan lapangan kerja serta mendorong konsumsi domestik. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya memastikan proyek perumahan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan tata ruang yang terintegrasi.
Rangka kerja ke depan akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan literasi keuangan calon pembeli rumah, insentif fiskal untuk mendorong pembangunan perumahan terjangkau, serta monitoring berkala atas pelaksanaan program. Pihak Himbara dan BP BUMN berkomitmen untuk menyusun roadmap yang jelas agar target percepatan social housing dapat terukur dan akuntabel.
Penegasan dari pertemuan itu menempatkan pembiayaan perumahan sebagai salah satu prioritas strategis yang memerlukan kolaborasi antarlembaga. Jika implementasi berjalan sesuai rencana, skema pembiayaan baru ini berpotensi mereduksi kesenjangan hunian dan mempercepat terwujudnya rumah layak untuk lebih banyak keluarga Indonesia.
