Jakarta, Maret.id — PT Pos Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Danantara yang tengah menggelar proses audit terkait dugaan rekayasa keuangan pada periode 2023-2025.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, dalam keterangan tertulis pada Jumat 24 Juli 2026.
“PT Pos Indonesia mendukung sepenuhnya proses audit yang saat ini sedang dilaksanakan oleh instansi/lembaga negara yang berwenang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Iwan Gunawan, Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero).
Manajemen Pos Indonesia saat ini berada di bawah pendampingan Danantara dan Badan Pembinaan (BP) BUMN untuk menjalankan berbagai program transformasi dan penguatan kinerja.
Perusahaan juga memperkuat sistem pengendalian internal sebagai bentuk komitmen membangun entitas yang lebih sehat, adaptif, dan berdaya saing.
“Pos Indonesia berkomitmen memberikan layanan yang aman dan andal yang menjadi prioritas perusahaan,” ujar Iwan Gunawan, Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero).
Iwan menegaskan seluruh kegiatan operasional tetap berjalan, termasuk pelayanan kepada pelanggan serta kerja sama dengan mitra usaha.
Pembenahan PT Pos Indonesia menjadi salah satu agenda yang terus dikawal oleh BP BUMN bersama Danantara.
Langkah ini mengikuti laporan manajemen baru PT Pos Indonesia yang mencatat penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun sebagai bagian dari proses pembersihan dan pemulihan catatan keuangan perusahaan.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, juga menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi.
Langkah audit dan pembenahan dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pos nasional.
Perbaikan tata kelola diharapkan menjaga kontinuitas layanan pos yang merupakan bagian dari jaringan logistik nasional serta meminimalkan gangguan bagi pelanggan dan mitra usaha.
Proses audit dilaksanakan oleh instansi dan lembaga negara yang berwenang sebagai bagian dari upaya penegakan transparansi dan akuntabilitas di perusahaan pelat merah tersebut.
