Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada arahan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Arahan itu disampaikan saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama anggota KSSK dan pejabat BPI Danantara.
Usai rapat, Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pelibatan Danantara dimaksudkan agar setiap keputusan KSSK tidak hanya berorientasi pada stabilitas fiskal dan moneter, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
“Jadi lebih ke the whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KKSK plus, plus Danantara,” ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara.
Saat ditanya apakah Danantara nantinya akan mengikuti rapat rutin KSSK setiap bulan, Rosan mengindikasikan hal tersebut memang menjadi arahan Presiden.
“Iya, tadi arahannya sih begitu,” ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara.
Rosan juga membenarkan bahwa keterlibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan baru.
KSSK merupakan forum koordinasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Komite tersebut beranggotakan Menteri Keuangan selaku koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
KSSK bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.
Dengan keterlibatan Danantara, keputusan KSSK diharapkan dapat mengakomodasi aspek investasi dan kegiatan usaha secara lebih sistematis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini menandai upaya pemerintah mengintegrasikan kebijakan stabilitas makro dengan strategi pengembangan investasi dan hilirisasi industri.
