Jakarta, Maret.id — Kementerian Keuangan mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperkuat sistem peringatan dini sebagai langkah antisipasi terhadap beragam risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan perekonomian nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kemampuan mendeteksi gejolak ekonomi sejak tahap awal.
“DJPb diharapkan terus mengembangkan sistem early warning untuk memantau kondisi ekonomi dan keuangan, sehingga mampu memberikan respons cepat terhadap potensi risiko,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Purbaya menghadiri Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb Tahun 2026 di Jakarta, Selasa 28 Juli 2026.
Purbaya menggarisbawahi bahwa fungsi pengelolaan anggaran negara tidak lagi sebatas urusan administratif semata.
Restrukturisasi dan penataan di tubuh DJPb difokuskan pada pemangkasan birokrasi untuk efisiensi, percepatan alur kerja, serta peningkatan kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal wajib dibarengi dengan integritas tinggi, kedisiplinan, dan kepatuhan penuh terhadap aturan hukum.
“Inovasi dalam pengelolaan keuangan negara harus selalu ditopang oleh pengetahuan, kemampuan, dan komitmen yang kuat,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya juga menyoroti pentingnya dokumentasi rekam jejak dan pengalaman DJPb dalam mengelola arus kas negara selama melewati berbagai krisis sebagai pijakan strategis ke depan.
Melalui modernisasi organisasi secara menyeluruh, kapasitas DJPb diharapkan makin tangguh dalam menopang stabilitas fiskal sekaligus mengawal keberlanjutan agenda pembangunan nasional.
“DJPb diharapkan semakin siap menjadi institusi modern yang mampu menjawab kebutuhan negara, menjaga stabilitas fiskal, dan mendukung pembangunan menuju Indonesia Maju,” tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penguatan sistem peringatan dini diharapkan mempercepat respons kebijakan fiskal, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan anggaran, dan mendukung kelangsungan layanan publik serta investasi publik di tengah ketidakpastian global.
