Jakarta, Maret.id — DPRD DKI Jakarta mengkritik pola pendapatan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) yang dinilai masih bergantung pada margin Public Service Obligation (PSO) melalui program penyaluran pangan bersubsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menegaskan penyaluran subsidi pangan merupakan kewajiban BUMD dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Namun Josephine menekankan bahwa sebagai entitas bisnis daerah, Food Station dituntut berinovasi untuk menggarap pasar komersial demi meningkatkan laba murni dan kontribusi dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mengapa Food Station masih mengandalkan laba bersih dari PSO yang disokong subsidi pangan? Pemberian subsidi pangan memang kewajiban, tetapi BUMD tetap harus berinovasi dalam meningkatkan laba bersih dan dividen untuk PAD,” ujar Josephine Simanjuntak, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 6 Agustus 2026.
Sebagai langkah perbaikan, Josephine mengajukan sejumlah opsi strategis agar Food Station dapat melepaskan ketergantungan pada dana penugasan pemerintah.
Manajemen didesak mempercepat diversifikasi varian produk komersial sekaligus memperluas jaringan pemasaran direct-to-consumer.
Salah satu potensi pasar yang disarankan adalah penetrasi langsung ke kawasan hunian padat penduduk milik BUMD dan Pemerintah Provinsi DKI, khususnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
“Diusulkan adanya diversifikasi produk dan penempatan manajer penjualan produk di tempat-tempat hunian seperti rusun milik BUMD,” ujar Josephine Simanjuntak, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Jika langkah tersebut dilaksanakan, DPRD berharap Food Station dapat meningkatkan pendapatan non-PSO sehingga mengurangi tekanan fiskal dan tetap memenuhi tugas pelayanan publik tanpa mengorbankan keberlanjutan subsidi pangan.
