Jakarta, Maret.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyoroti bahwa penyaluran subsidi bahan bakar minyak masih belum tepat sasaran karena sebagian dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi, terutama pengguna Pertalite. Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026.
“Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran; selama ini sebagian subsidi tidak tepat sasaran, masak orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite; desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pemerintah mulai membahas mekanisme pembatasan subsidi yang menyasar kelompok desil 9 dan 10 serta jenis kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi.
“Kita mulai membahas sistemnya supaya angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima, dan ini sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Jangan pakai BMW, pakai Mercy masa pakai minyak subsidi,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada 2023 menunjukkan konsumsi Pertalite masih banyak berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.
“Berdasarkan kajian Indef pada 2023, sekitar 63 persen dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” ujar Andry Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade and Investment, Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Andry menilai temuan tersebut mempertegas bahwa ketepatan sasaran penyaluran subsidi BBM masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya Kementerian ESDM.
Menurut Andry, tingginya konsumsi Pertalite oleh kelompok mampu menjadi salah satu alasan perlunya pembenahan mekanisme subsidi agar anggaran negara tidak banyak dinikmati masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.
Bahlil juga menyebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan skema subsidi dan mengurangi beban anggaran negara.
