Jakarta, Maret.id — Pemprov DKI Jakarta menyatakan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menerbitkan obligasi daerah yang rencananya akan dimulai pada 2027.
Pernyataan itu disampaikan Suharini Eliawati di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026. “Penting sekali yang saya sampaikan, bahwa sesungguhnya kapasitas kita itu masih mencukupi,” kata Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI menaikkan rencana penerbitan obligasi daerah menjadi Rp5,6 triliun yang akan diterbitkan secara bertahap pada 2027 dan 2028. “Usulan dari rencana Pemprov DKI Jakarta untuk penerbitan obligasi, itu kita pahami bersama bahwa memang kita mengusulkan sekarang ini Rp5,6 triliun,” kata Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Dari total Rp5,6 triliun tersebut, penerbitan obligasi akan dibagi menjadi dua tahap dengan Rp4,2 triliun direncanakan pada 2027 dan Rp1,3 triliun pada 2028. “Dua kali ya. Di 2027 akan diterbitkan Rp 4,2 triliun, yang Rp 1,3 triliun nanti di 2028,” kata Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pembagian penerbitan dilakukan untuk menghindari penarikan seluruh dana sekaligus sehingga beban pembayaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan proyek. “Jangan sampai kemudian uang sudah kita tarik berarti kan argo udah jalan. Nanti menjadi kebebanannya kan kita harus hitung ulang,” kata Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana penggunaan dana obligasi diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang berkaitan dengan penanganan kemacetan, pengendalian banjir, layanan kesehatan, dan pendidikan. Menurut Eli, proyek yang dibiayai obligasi harus memenuhi persyaratan tertentu, khususnya proyek infrastruktur multiyears yang sudah berjalan.
“Pembebasan lahan tidak akan dimasukkan sebagai kegiatan yang dibiayai melalui obligasi daerah,” kata Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov menekankan bahwa penjadwalan penerbitan obligasi akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan proyek agar penarikan dana tidak menimbulkan tekanan fiskal mendadak bagi anggaran daerah.
