Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menerima paparan draf Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional (RUUPN) yang disusun oleh Nusantara Centre bersama sejumlah akademisi dan ekonom pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pertemuan berlangsung di lingkungan Kantor Staf Presiden dan dihadiri oleh Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman serta tim ekonomi pemerintah.
Penyambutan di Kantor Staf Presiden
Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman menyatakan sambutan positif terhadap inisiatif tersebut. Dudung menilai RUUPN sejalan dengan upaya memperkuat arsitektur ekonomi-politik nasional yang berpijak pada nilai Pancasila.
Pemaparan draf RUUPN disampaikan oleh sejumlah ekonom, termasuk ekonom muda Agus Rizal yang memaparkan pokok-pokok utama rancangan hukum itu. Tim yang mempresentasikan juga menegaskan bahwa draf tersebut merupakan hasil rangkaian forum diskusi dan FGD yang melibatkan beragam kalangan.
Empat Pilar “4M” sebagai Kerangka Ide
RUUPN dibangun di atas empat karakter ekonomi-politik yang disebut Pilar 4M: Merdeka, Mandiri, Martabat, dan Modern. Konsep Merdeka menempatkan kepentingan negara dan bangsa sebagai orientasi utama pembangunan ekonomi.
Pilar Mandiri diarahkan pada solusi pengentasan kemiskinan dan penguatan kapasitas nasional. Pilar Martabat menekankan distribusi ekonomi yang adil dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pilar Modern memosisikan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek pasar yang pasif. Para pemikir yang terlibat menekankan pentingnya sinergi kebijakan industri dan penguatan ekonomi rakyat untuk mencapai tujuan itu.
Prinsip Etis Negara dalam RUUPN
Selain empat pilar, RUUPN merumuskan empat prinsip etis negara yang akan menjadi dasar implementasi kebijakan. Prinsip tersebut meliputi konsep negara sebagai Custodian atau pelindung rakyat dan Demiurge sebagai produsen serta penggerak ekonomi nasional.
Dua prinsip lain adalah Husbandry yang menekankan pemeliharaan keberlanjutan sumber daya dan Midwife yang berperan membantu lahirnya kekuatan ekonomi rakyat. Para penyusun menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menyelaraskan peran negara, pasar, dan masyarakat.
Kaitan prinsip etis dengan kebijakan makro dan program-program lapangan juga menjadi bagian dari pembahasan untuk memastikan implementasi yang konkret. Hal ini termasuk prioritas pada industrialisasi, swasembada pangan, dan kedaulatan energi.
Keselarasan dengan Gagasan Presiden
Tim Nusantara Centre menilai arah besar RUUPN memiliki keterkaitan kuat dengan gagasan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Keterkaitan itu terlihat dari fokus pada kedaulatan nasional dan penguatan industrialisasi sebagai pilar pembangunan.
Menurut pemaparan yang diterima, draf RUUPN berupaya menerjemahkan visi tersebut ke dalam kebijakan yang bersifat struktural dan jangka panjang. Pembahasan mencakup sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan industri, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Penyusunan draf juga disebut sebagai tindak lanjut dari arahan tim ekonomi yang dipimpin Burhanuddin Abdullah. Tim ekonomi pemerintah diharapkan dapat menelaah draf ini lebih jauh untuk memastikan kesinambungan kebijakan nasional.
Warisan Pemikiran Ekonomi Pancasila
Para penyusun RUUPN merujuk pada tradisi pemikiran ekonomi Pancasila, termasuk warisan intelektual Soemitro Djojohadikusumo. Warisan tersebut ditafsirkan ulang sebagai landasan yang menempatkan negara sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kepentingan nasional.
Dalam konteks itu, draf RUUPN mencoba menggabungkan nilai-nilai historis dengan pendekatan kebijakan kontemporer yang responsif terhadap dinamika global. Tujuannya adalah membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Pertemuan juga membuka ruang dialog tentang bagaimana aspek historis ini dapat dioperasionalkan menjadi program-program konkret di tingkat pusat dan daerah. Para pihak sepakat bahwa harmonisasi antara prinsip dan praktik menjadi kunci keberhasilan implementasi.
Peluncuran Buku dan Refleksi Sejarah
Selain membahas draf RUUPN, agenda pertemuan menyertakan rencana peluncuran buku berjudul “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” yang merupakan tafsir kontemporer atas pemikiran ekonomi Pancasila. Buku itu dihadirkan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali diskursus pemikiran ekonomi nasional.
Soemitro Djojohadikusumo dikenal sebagai salah satu tokoh ekonomi nasional dan juga sebagai figur keluarga Presiden Prabowo Subianto. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan konteks historis dan intelektual bagi pembahasan kebijakan masa kini.
Pihak penyelenggara berharap peluncuran buku dapat mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang arah ekonomi nasional. Diskusi itu diharapkan melibatkan akademisi, praktisi, dan pelaku usaha agar rekomendasi kebijakan lebih matang dan aplikatif.
Penutup pertemuan menekankan komitmen untuk melanjutkan dialog teknis antara Nusantara Centre, tim ekonomi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah selanjutnya akan melibatkan kajian mendalam dan harmonisasi rancangan pada tingkat legislatif serta sosialisasi ke publik.
