Jakarta, Maret.id — Pemerintah diminta memusatkan perhatian pada penguatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja formal menjelang pidato kenegaraan dan pembacaan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, menilai kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong penciptaan pekerjaan formal di tengah tekanan yang masih dihadapi dunia usaha.
“Pemerintah perlu memusatkan perhatian pada daya beli, penciptaan pekerjaan formal, stabilitas harga pangan, dan pemulihan investasi swasta,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II-2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga dan dunia usaha.
Masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian pemerintah, termasuk kontraksi sektor pertambangan, pelemahan penjualan eceran, dan tekanan pemutusan hubungan kerja di sejumlah pusat industri.
“Pertambangan terkontraksi 1,64 persen, investasi swasta masih perlu diperkuat, penjualan eceran Juni diperkirakan menyusut 4,4 persen secara tahunan, dan PHK tetap menekan pusat industri,” ujar Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Syafruddin mengusulkan langkah konkret untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat dan mendukung dunia usaha, antara lain memastikan pasokan pangan dan mempercepat realisasi belanja yang berdampak produktif.
“Pemerintah perlu menjaga pasokan pangan, mempercepat belanja produktif, menyelesaikan ketidakpastian perizinan, serta melindungi pekerjaan melalui dialog dengan perusahaan sebelum PHK terjadi,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial agar bantuan menjangkau kelompok yang benar-benar rentan.
“Bansos harus diberikan kepada kelompok yang benar-benar rentan dengan menggunakan data terbaru agar manfaatnya lebih efektif,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Untuk mendukung dunia usaha, dukungan fiskal dan kebijakan perlu diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang memiliki pasar dan prospek keberlanjutan.
“Dukungan usaha perlu diarahkan kepada sektor padat karya yang memiliki pasar dan prospek bertahan,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Syafruddin mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi semata sebagai ukuran keberhasilan kebijakan, tetapi memastikan manfaatnya terasa pada pendapatan riil, produktivitas, dan kesempatan kerja.
“Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada pencapaian pertumbuhan; pemerintah harus memastikan pertumbuhan memperkuat pendapatan riil, produktivitas, dan kesempatan kerja,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Dengan agenda pidato kenegaraan pada 14 Agustus, pilihan kebijakan fiskal dan prioritas anggaran dalam RAPBN 2027 diprediksi menjadi penentu bagi pemulihan ekonomi rumah tangga dan stabilitas dunia usaha dalam beberapa bulan mendatang.
