Jakarta, Maret.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak akan menaikkan kuota RKAB 2026 secara umum yang ditetapkan pada kisaran 260–270 juta ton, turun signifikan dari realisasi 379 juta ton pada 2025, dan revisi kuota hanya akan diberikan secara selektif kepada smelter yang kekurangan bahan baku.
Berdasarkan Laporan Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) per 10 Agustus 2026, realisasi konsumsi bijih nasional periode Januari–Juli 2026 tercatat 142,96 juta ton atau sekitar 53–55 persen dari kuota.
“Laju yang melampaui perhitungan pro-rata dan mengindikasikan kebutuhan riil industri berpotensi mendekati, bahkan melampaui, batas bawah kuota sebelum akhir tahun,” ujar Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI.
Realisasi penanaman modal untuk hilirisasi nikel pada semester I 2026 mencapai Rp71,0 triliun, terdiri atas Rp41,5 triliun pada kuartal I dan Rp29,4 triliun pada kuartal II, sehingga tetap menjadi kontributor kumulatif terbesar di sektor mineral.
“Namun demikian, pada kuartal II 2026 saja, investasi bauksit senilai Rp40,1 triliun untuk pertama kalinya melampaui nikel, (ini) sinyal bahwa sebagian investor bersikap wait-and-see di tengah ketidakpastian revisi kuota,” ujar Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI.
Basis fasilitas smelter nasional kini mencapai 80 unit yang terdiri dari 55 unit RKEF, 11 unit HPAL, delapan fasilitas nickel matte, dan enam fasilitas stainless steel terintegrasi.
APNI mencatat mulai beroperasinya fasilitas HPAL PT Kolaka Nickel Indonesia di Pomalaa dengan kapasitas sekitar 120.000 ton nikel per tahun yang ditargetkan rampung Agustus 2026, serta RKEF PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia di Morowali dengan kapasitas sekitar 73.000 ton nikel per tahun yang telah berproduksi sejak awal 2025.
Produksi kumulatif industri dari Januari hingga Juli 2026 tercatat NPI 899.000 ton, nickel matte 209.400 ton, MHP 240.800 ton, refined nickel 64.200 ton, dan nickel sulphate setara 27.620 ton kandungan nikel.
APNI juga menyoroti lonjakan biaya bahan baku pendukung, terutama sulfur, dengan harga rata-rata impor naik dari 104 Dolar AS per ton pada kuartal I 2024 menjadi 817 Dolar AS per ton pada kuartal II 2026 dan sempat menembus lebih dari 1.100 Dolar AS per ton pada Juni 2026, sementara ketergantungan pasokan dari Timur Tengah mencapai sekitar 80 persen.
Kenaikan harga sulfur tersebut menekan biaya operasional HPAL hingga lebih dari 30 persen dan menjadi salah satu faktor pendorong konversi sebagian kapasitas RKEF ke produksi nickel matte.
Risiko jangka panjang yang turut menjadi perhatian adalah deplesi cadangan bijih berkadar tinggi, di mana cadangan nasional tercatat 5,31 miliar ton bijih dengan 52,47 juta ton kandungan nikel.
Rasio cadangan terhadap sumber daya berada di kisaran 30,5 persen dan umur tambang saprolit sebagai bahan baku utama RKEF diperkirakan tersisa 9 hingga 15 tahun pada laju ekstraksi saat ini.
“Industri nikel nasional berada pada titik krusial. Kepastian RKAB bukan sekadar angka kuota, melainkan instrumen untuk menyelaraskan produksi tambang dengan kebutuhan riil industri pengolahan, menjaga konservasi cadangan, dan memberi kepastian usaha bagi penambang maupun smelter. Tanpa kerangka revisi yang transparan dan berbasis aturan, pasar global akan terus bereaksi berlebihan terhadap rumor maupun keputusan kuota satu perusahaan, sebagaimana terlihat dari gejolak harga LME awal Agustus ini,” ujar Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI.
Meidy menambahkan bahwa momentum hilirisasi yang telah dibangun melalui investasi puluhan triliun rupiah harus diimbangi strategi jangka panjang.
“Indonesia menguasai sekitar 60 persen pasokan nikel dunia dan harga realisasi ekspor kita kini mencapai sekitar 89 persen dari harga acuan LME, naik dari 79 persen setahun lalu. Ini modal besar bagi Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar price taker menjadi price influencer di pasar nikel global–asalkan disiplin pasokan, standar ESG, dan tata kelola bahan baku pendukung seperti sulfur dapat dijaga secara konsisten,” ujar Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI.
Atas dasar temuan tersebut, APNI menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan konkret kepada pemerintah dan pemangku kepentingan industri.
Pertama, memformalkan kuota RKAB 2026 pada level 270 juta ton disertai buffer strategis 30 juta ton untuk mengantisipasi kebutuhan riil smelter.
Kedua, menyusun kerangka revisi RKAB yang transparan dan berbasis aturan publik, bukan keputusan kasus per kasus yang rawan menimbulkan spekulasi pasar.
Ketiga, mempertahankan moratorium smelter RKEF kelas dua baru sambil memprioritaskan investasi HPAL dengan persyaratan teknologi dry-stacking tailing.
Keempat, menyusun Strategi Sumber Daya Nikel Nasional 2045 beserta insentif eksplorasi agresif untuk memperbaiki rasio cadangan-sumber daya.
Kelima, mendorong diversifikasi rantai pasok sulfur di luar Timur Tengah serta mempercepat penerapan standar ESG mulai dari tingkat tambang sesuai prinsip “No ESG, No Market”.
APNI menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi nikel nasional ke depan tidak lagi dapat diukur semata dari kapasitas smelter atau nilai investasi yang tertanam, melainkan bergantung pada keseimbangan antara akselerasi hilirisasi, kelestarian cadangan mineral, daya saing di pasar global, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil nikel.
“Ini empat pilar yang harus berjalan beriringan agar posisi Indonesia sebagai kekuatan utama nikel dunia dapat dipertahankan secara berkelanjutan, bukan hanya dalam hitungan tahun, tetapi lintas generasi,” ujar Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI.
