Jakarta, Maret.id — Pemerintah mencatat penghematan biaya lebih dari Rp50 triliun melalui pengurangan komponen biaya di BUMN seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.
“Jadi, saudara-saudara sekalian, untuk itu, saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Sejak pembentukannya, keberadaan Danantara sempat menimbulkan keraguan publik mengenai kemampuan konsolidasi aset negara untuk meningkatkan produktivitas.
Data terbaru menunjukkan jawaban atas keraguan itu dengan lonjakan laba sejumlah BUMN sejak era Danantara.
Laporan kinerja mencatat kenaikan laba PT Timah 804,7 persen, Pupuk Indonesia 253 persen, Semen Indonesia 196,5 persen, Pegadaian 84,6 persen, Pertamina 80 persen, Pelindo 60,4 persen, BTN 40,8 persen, dan Bank Mandiri 24,3 persen.
Selain itu, dua BUMN yang sebelumnya merugi, yakni Krakatau Steel dan Kimia Farma, kini berhasil membukukan laba meski dalam periode pencatatan berbeda-beda.
Menurut Pengamat Komunikasi Hendri Satrio, peran Danantara tak hanya meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah tetapi juga mengembalikan optimisme publik.
“Jadi memang sudah jelas Danantara mengambil peranan sangat penting dan utama dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang. Minimal di periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan sangat mungkin akan diteruskan di masa depan mengingat peran penting dan strategis yang saat ini dijalani oleh Danantara,” ujar Hendri Satrio, Pengamat Komunikasi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade turut mengapresiasi kemitraan antara Komisi VI dan Danantara dalam proses reformasi BUMN.
“Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses bagaimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada,” ujar Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra.
Andre mengatakan kemitraan itu mencakup proses streamlining dan pengurangan jumlah BUMN untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
“Yang ketiga, membenahi bagaimana meningkatkan kinerja. Dan ini dasarnya adalah perubahan undang-undang BUMN yang kita lakukan yang menghadirkan Danantara dan juga perubahan keduanya untuk lebih menyempurnakan kinerja. Saya sangat senang bahwa Presiden mengapresiasi kinerja Danantara yang bermitra dengan kami di Komisi VI DPR RI,” ujar Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra.
Dengan hadirnya Danantara, BUMN dinilai lebih fokus pada bisnis inti, mengurangi aktivitas yang tidak menciptakan nilai, serta menata ulang struktur, proses, dan biaya agar lebih ramping dan disiplin.
Pengelolaan aset negara di BUMN kini diarahkan untuk menghasilkan return yang nyata, bukan sekadar tercatat di neraca, dengan penguatan sinergi antar-BUMN untuk membuka peluang economies of scale dan economies of scope.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai reformasi BUMN melalui Danantara merupakan langkah berani yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
“Reformasi BUMN merupakan langkah yang berani dan penting karena terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif justru dapat membebani keuangan negara. BUMN harus diisi oleh perusahaan yang sehat, profesional, produktif dan mampu menciptakan nilai tambah. Namun, restrukturisasi juga harus dijalankan secara transparan, akuntabel dan profesional agar tujuan akhirnya benar-benar meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan penerimaan negara,” ujar Bambang Soesatyo, Anggota DPR dari Fraksi Golkar.
Para pengamat dan legislator menekankan bahwa BUMN yang moncer bukan sekadar soal memiliki aset besar, melainkan tentang pengelolaan disiplin, organisasi efisien, dan manajemen profesional.
Perubahan yang terjadi dinilai bukan sekadar restrukturisasi administratif, melainkan transformasi dalam pengelolaan aset negara agar memberi nilai lebih besar bagi rakyat Indonesia.
Pergeseran ukuran keberhasilan terlihat dari fokus pada produktivitas aset negara ketimbang semata kepemilikan modal oleh negara.
Pernyataan itu selaras dengan petikan pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Parlemen.
“81 tahun yang lalu para pendiri bangsa (menetapkan) sebuah cita-cita, Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati (oleh) segelintir orang,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
