PHRI Masih Hitung Dampak Gempa, Okupansi Hotel NTT Terancam

Jakarta, Maret.id — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Timur masih melakukan pendataan untuk menghitung dampak ekonomi akibat gempa bumi 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah NTT, khususnya Pulau Flores, pada Sabtu 15 Agustus 2026.
“Karna kejadiannya masih sangat baru, kami belum dapat memperkirakan secara pasti berapa besar potensi penurunan pendapatan atau perputaran ekonomi industri hotel; saat ini kami masih melakukan koordinasi dan pendataan dengan BPC PHRI di wilayah Flores,” kata Hansel Liyanto, Ketua BPD PHRI NTT.
“Yang menjadi perhatian kami, apabila kondisi pascagempa berlangsung cukup lama, tentu dapat berpengaruh terhadap pergerakan wisatawan, perjalanan dinas, kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), maupun tingkat hunian hotel,” kata Hansel Liyanto, Ketua BPD PHRI NTT.
“Nagekeo menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah dan sampai saat ini komunikasi dengan Ketua BPC PHRI Nagekeo masih agak sulit, sehingga kami masih menunggu informasi lebih lengkap mengenai kondisi anggota hotel dan restoran di sana,” kata Hansel Liyanto, Ketua BPD PHRI NTT.
Beberapa BPC PHRI di Flores yang berhasil dihubungi, yakni Manggarai Barat, Ngada, dan Sikka, melaporkan kondisi hotel di wilayah masing-masing relatif aman dengan beberapa kerusakan ringan.
“Tadi memang sempat ada pembatasan terkait aktivitas penerbangan dan pelayaran, namun saat ini pembatasan tersebut sudah dicabut sehingga aktivitas penerbangan, pelayaran, dan kegiatan pariwisata kembali berjalan,” kata Hansel Liyanto, Ketua BPD PHRI NTT.
PHRI NTT menyatakan akan terus memantau tingkat okupansi dan reservasi hotel pascagempa untuk melihat potensi dampak jangka pendek terhadap bisnis perhotelan di Flores.
“Untuk okupansi dan reservasi, kami masih memantau perkembangannya karena kejadian baru berlangsung hari ini; kami belum mendapatkan data yang cukup untuk menyimpulkan adanya penurunan okupansi atau pembatalan reservasi secara signifikan,” kata Hansel Liyanto, Ketua BPD PHRI NTT.





