Jakarta, Maret.id — PLN mencatat capaian pengembangan pembangkit listrik tenaga air (hydropower) sebesar 9,2 gigawatt (GW) hingga saat ini, atau sekitar 79 persen dari total kapasitas 11,7 GW yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dari total 9,2 GW tersebut, 410 megawatt (MW) telah memasuki tahap kajian kelayakan, 6,8 GW berada pada tahap pengadaan, 1,4 GW dalam tahap konstruksi, dan 570 MW sudah beroperasi.
Secara keseluruhan pengembangan 11,7 GW PLTA dan PLTM akan diwujudkan melalui 315 proyek yang dikembangkan PLN bersama Independent Power Producer (IPP).
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pengembangan hydropower.
“PLN tidak sendirian dalam menjalankan amanah ini,” kata Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.
Suroso menyatakan pemerintah, PLN, IPP, dan lembaga terkait termasuk Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI) akan bersinergi untuk mewujudkan program pengembangan tersebut.
Selain 11,7 GW PLTA dan PLTM, RUPTL 2025–2034 juga memasukkan pengembangan pumped storage dengan total kapasitas sekitar 4,3 GW.
Teknologi pumped storage memungkinkan energi disimpan ketika pasokan listrik berlebih dan dimanfaatkan kembali saat kebutuhan meningkat, sehingga mendukung fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan.
PLN tengah mengembangkan sejumlah proyek pumped storage untuk memperkuat daya tahan sistem EBT, antara lain Upper Cisokan Pumped Storage berkapasitas 1.040 MW, Sumatera Utara Pumped Storage 500 MW, Matenggeng Pumped Storage 943 MW, Grindulu Pumped Storage 1.000 MW, serta Jatiluhur Pumped Storage 760 MW yang dikembangkan oleh IPP.
Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, menegaskan tantangan utama bukan lagi identifikasi potensi, melainkan mempercepat potensi menjadi proyek yang siap dieksekusi dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Proyek hydropower memang memiliki masa pengembangan dan konstruksi yang panjang, tapi nilainya sangat luar biasa untuk berkembang,” kata Ali Masykur Musa, Komisaris Independen PLN.
Ali menekankan percepatan harus dilakukan secara end-to-end dengan perencanaan hingga operasi yang terukur.
“Untuk itu yang perlu kita lakukan pertama adalah memastikan prioritas kesiapan proyek,” kata Ali Masykur Musa, Komisaris Independen PLN.
Pelaksana Tugas Ketua Umum METI, Norman Ginting, mengatakan pengembangan hydropower memerlukan proyek yang bankable dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat.
“Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan pusat data, kendaraan listrik, hilirisasi mineral, dan industri hijau, hydropower menjadi fondasi penting untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal sekaligus rendah emisi,” kata Norman Ginting, Pelaksana Tugas Ketua Umum METI.
METI mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan pipeline proyek yang siap didanai, dibangun, dan beroperasi secara komersial.
