Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan segera mencairkan kebutuhan anggaran untuk menangani bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan itu disampaikan saat Purbaya mengikuti Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI melalui sambungan telepon pada Minggu malam, 16 Agustus 2026, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
Kementerian Keuangan memberi sinyal kesiapan untuk menyediakan dukungan pembiayaan baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran awal melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merespons kebutuhan darurat.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana PNBP,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Ia merinci bahwa penanganan bencana dilaksanakan bertahap, dengan dana BNPB diprioritaskan untuk respons darurat sementara rekonstruksi dibahas pada tahap berikutnya.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya juga menegaskan ketersediaan dana on call yang siap digunakan sewaktu-waktu untuk penanganan bencana.
“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pihaknya mengingatkan bahwa pembangunan kembali fasilitas umum tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada BNPB dan membutuhkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah menyatakan dukungan pembiayaan akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penanganan gempa di NTT dari tahap tanggap darurat hingga rekonstruksi.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait akan dilakukan agar anggaran dapat diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.
