Jakarta, Maret.id — Indonesia mencatat kemajuan ekonomi selama 81 tahun kemerdekaan, mencakup peningkatan produk domestik bruto (PDB), harapan hidup, pendidikan, dan perkembangan kelas menengah.
Namun, menurut ekonom senior INDEF Didin S. Damanhuri capaian tersebut masih dibayangi ketimpangan dan persoalan kemandirian ekonomi.
“Perekonomian belum mandiri secara makro, finansial, teknologi, pangan, dan energi serta kebijakan,” ujar Didin S. Damanhuri, ekonom senior INDEF.
Didin menyoroti kuatnya pengaruh oligarki ekonomi dan politik serta tingginya impor bahan pokok dalam refleksi Hari Kemerdekaan ke-81.
Ia menilai tantangan tersebut perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan angka PDB semata tetapi juga menghasilkan masyarakat yang lebih adil, makmur, sejahtera, dan demokratis.
Pandangan ini menjadi penting jika dibandingkan dengan kondisi sejumlah negara Asia.
Thailand hanya tumbuh 1,9 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, melambat dari 2,8 persen pada kuartal sebelumnya.
Tingginya utang rumah tangga dan biaya hidup menekan konsumsi di Thailand, meski investasi swasta tetap tumbuh 13,4 persen.
Jepang juga menghadapi perlambatan dengan pertumbuhan 1,1 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, di bawah perkiraan pasar sebesar 2 persen.
Konsumsi swasta dan investasi bisnis di Jepang melemah, meski ekspor serta permintaan terkait kendaraan hibrida dan teknologi AI masih menopang pertumbuhan.
Di tengah kondisi regional tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Pada periode yang sama, investasi tumbuh 6,87 persen dan konsumsi rumah tangga meningkat 5,06 persen.
Kinerja ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, namun refleksi dari pengamat mengingatkan bahwa tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan pertumbuhan tetapi memastikan kemandirian dan pemerataan hasil.
Upaya mengatasi pengaruh oligarki, mengurangi impor bahan pokok, dan memperkuat sektor teknologi, energi, serta kebijakan fiskal dan moneter dinilai penting.
Dampak kebijakan yang efektif akan menentukan keberlanjutan pemerataan kesejahteraan dan stabilitas politik ekonomi dalam jangka menengah.
Kondisi global yang melambat menuntut kebijakan domestik yang lebih aktif untuk melindungi konsumsi dan mendorong investasi berkelanjutan.
Para pembuat kebijakan diharapkan menyusun langkah konkret untuk mempercepat kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan agar pertumbuhan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
