Jakarta, Maret.id — Pelemahan rupiah yang terus berlanjut membawa dampak berantai bagi perekonomian nasional dan berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, kata akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rijadh Djatu Winardi. Kondisi ini menurut Rijadh terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku impor yang jika dikonversi ke rupiah menjadi lebih mahal sehingga perusahaan terpaksa menyesuaikan harga jual.
Rijadh menjelaskan bahwa ketergantungan sejumlah pelaku usaha pada bahan baku impor akan membuat tekanan pada harga berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Dampak pelemahan nilai tukar juga terlihat pada biaya produksi, biaya logistik, serta potensi perlambatan pertumbuhan konsumsi domestik.
Dampak Langsung pada Harga dan Produksi
Pelemahan rupiah menekan biaya impor yang berdampak pada naiknya harga bahan bakar dan obat-obatan yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Kenaikan biaya input ini berpotensi mendorong perusahaan menambah margin atau meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.
Kenaikan harga bahan bakar akan menimbulkan efek imbas pada biaya transportasi barang dan jasa yang pada akhirnya memengaruhi harga-harga di pasar. Di sektor kesehatan, obat-obatan dan alat medis yang diimpor juga akan mengalami kenaikan harga, sehingga layanan kesehatan rawan menanggung biaya lebih tinggi.
Beban Fiskal dan Utang Publik
Nilai tukar yang melemah meningkatkan beban subsidi energi bagi negara karena harga bahan bakar domestik harus disesuaikan untuk meredam gejolak sosial. Di sisi lain, pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri yang denominasi aslinya dolar AS menjadi lebih mahal bila dikonversi ke rupiah, sehingga menambah tekanan pada anggaran negara.
Tekanan subsidi dan utang ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk pengeluaran prioritas lain seperti pendidikan dan infrastruktur. Pembatasan ruang fiskal tersebut berisiko menunda program pembangunan yang seharusnya menopang pemulihan ekonomi jangka menengah.
Daya Beli Rumah Tangga dan Konsumsi
Kenaikan harga barang yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan memperburuk daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang proporsi pengeluarannya untuk kebutuhan pokok tinggi. Dampaknya, konsumsi rumah tangga bisa tertekan sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi domestik berisiko melambat.
Perubahan pola konsumsi juga diperkirakan terjadi, di mana banyak rumah tangga beralih ke produk lebih murah atau menunda pembelian barang non-esensial. Pola ini dapat memukul omzet usaha ritel dan sektor jasa yang bergantung pada belanja konsumen.
Ancaman bagi UMKM
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merasakan dampak langsung melalui kenaikan biaya produksi akibat bahan baku impor yang lebih mahal. Bagi UMKM yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing, beban cicilan akan membengkak ketika rupiah melemah, meningkatkan risiko gagal bayar.
Menurunnya daya beli masyarakat dan berkurangnya minat investor juga menekan omzet UMKM serta akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan. Kondisi ini memerlukan langkah-langkah mitigasi agar UMKM tidak mengalami kehancuran skala luas.
Kebijakan dan Rekomendasi
Rijadh menyarankan pemerintah memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui langkah makroprudensial dan pengelolaan cadangan devisa yang lebih proaktif. Selain itu, kebijakan fiskal yang tepat sasaran perlu diprioritaskan untuk melindungi kelompok rentan dari dampak inflasi yang mungkin meningkat.
Di tingkat pelaku usaha, strategi hedging terhadap risiko nilai tukar dan diversifikasi sumber bahan baku diharapkan dapat mengurangi kerentanan. Dukungan likuiditas dan akses pembiayaan bagi UMKM juga harus ditingkatkan untuk menahan gelombang penurunan aktivitas usaha.
Pemerintah dan pelaku ekonomi diminta meningkatkan komunikasi untuk mengantisipasi efek berantai dari pelemahan rupiah agar dampak terhadap inflasi dan pertumbuhan dapat diminimalkan. Pemantauan berkala terhadap pergerakan nilai tukar, inflasi, dan indikator kesejahteraan konsumen menjadi kunci dalam menentukan respons kebijakan yang tepat waktu.
