Jakarta, Maret.id — Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 10 sebagai upaya agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Rencana itu disiapkan agar subsidi dapat dinikmati oleh warga yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi alokasi untuk kelompok berpenghasilan relatif lebih tinggi.
Wacana pembatasan pembelian Pertalite sebelumnya dikaitkan dengan rencana penurunan kuota BBM subsidi pada 2027.
Kuota BBM subsidi 2027 disebut sekitar 20,09 juta kiloliter (KL), jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi kuota tahun ini yang mencapai sekitar 48 juta KL.
Dalam skema yang tengah dikaji, masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.
Lantas, bagaimana pemerintah menentukan seseorang masuk dalam kelompok desil tertentu?
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Semakin kecil angka desil menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah, sedangkan angka desil yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Data DTSEN menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial, dan ke depan berpotensi digunakan dalam penentuan penerima manfaat subsidi BBM.
Mengutip keterangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), DTSEN dibangun dari integrasi tiga sumber data utama, yaitu Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data tersebut kemudian diperkaya dengan sumber lain seperti data PLN, Pertamina, dan BPJS Kesehatan sebelum dipadankan dengan data administrasi kependudukan.
Setelah pengintegrasian, DTSEN dimutakhirkan melalui proses ground check dan pembaruan sumber data lainnya untuk memastikan akurasi informasi.
Penentuan desil tidak semata-mata berdasarkan besaran penghasilan atau pengeluaran, melainkan mencakup sejumlah indikator sosial ekonomi untuk menilai kondisi keluarga secara menyeluruh.
Indikator yang digunakan meliputi identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.
Dengan demikian, seseorang yang berpendapatan rendah tidak selalu otomatis masuk desil rendah, dan pekerja dengan status pekerjaan tidak tetap bisa berada pada desil lebih tinggi jika indikator lain menunjukkan kesejahteraan yang relatif lebih baik.
Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pembaruan data dan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Masyarakat didorong untuk secara berkala memeriksa status desil melalui layanan DTSEN karena data tersebut menjadi acuan dalam penentuan sasaran program pemerintah.
Status desil menjadi penting di tengah kajian pemerintah mengenai mekanisme agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, namun kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil tertentu masih dalam tahap kajian.
