Jakarta, Maret.id — Pemerintah masih mengkaji penggunaan data desil untuk menghitung kebutuhan masyarakat berdasarkan kelompok ekonomi, termasuk dalam penyaluran subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kajian tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melalui sensus ekonomi.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kita tunggu aja sensus ekonominya,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.
Saat ditanya apakah data desil akan menjadi dasar pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, Airlangga mengatakan data tersebut dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan setiap kelompok masyarakat.
“Kalau misalnya desil itu dijadikan angka untuk menghitung berapa sebetulnya kebutuhan terhadap masing-masing segmen dari masyarakat tersebut,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun Airlangga belum memastikan apakah masyarakat yang masuk desil 10 nantinya tidak diperbolehkan membeli Pertalite.
Sebelumnya pemerintah telah membahas kemungkinan memperketat penyaluran subsidi Pertalite bagi kelompok ekonomi atas, khususnya desil 9 dan 10.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pembahasan itu setelah rapat internal bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.
Purbaya mengatakan pemerintah masih menyiapkan sistem agar pembatasan subsidi dapat diterapkan secara bertahap dan bukan kebijakan yang berlaku dalam waktu dekat.
“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuatir 9-10, supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menurut Purbaya, pembatasan subsidi Pertalite ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap sebelum 2027.
Langkah berbasis data desil dimaksudkan untuk memperbaiki penargetan subsidi dan mengurangi beban fiskal negara jika diterapkan dengan tepat.
Namun pelaksanaannya memerlukan sistem verifikasi yang akurat agar tidak menimbulkan dampak sosial terhadap kelompok rentan.
Pemerintah menunggu hasil sensus ekonomi BPS dan mempelajari desain kebijakan teknis sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
