Hashim: Cegah Oknum Borong Unit MBR Picu Distorsi Pasar

Jakarta, Maret.id — Program hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rentan menjadi sasaran monopoli oleh oknum berkepentingan, kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.
Agenda Groundbreaking Hunian Manggarai di lahan KAI, Jakarta Selatan, menjadi momen peringatan agar pengelola menerapkan aturan kepemilikan unit yang ketat.
“Jangan diborong ya, dari 3.000 (unit) nanti orang tertentu beli 300, 500 (unit) nanti titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya, ini kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia. So itu kita harus adil, satu pelanggan satu peminat satu apartemen,” ujar Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.
Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu 22 Agustus 2026 saat acara peletakan batu pertama proyek tersebut.
Hashim menekankan bahwa kualitas bangunan yang baik dan lokasi strategis berpotensi meningkatkan nilai properti di masa depan dan memancing praktek pembelian massal.
Selain distribusi unit, tantangan pasca-pembangunan yang menjadi sorotan adalah pemeliharaan fasilitas yang kerap terabaikan meski proses konstruksi berjalan baik.
“Titik lemah kita terus terang saja adalah perawatan, pemeliharaan. Kita bangun dengan bagus sekali, dari dulu kita membangun bagus sekali, tapi kelemahan kita terus terang saja itu adalah maintenance ya,” ujar Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.
Ia berharap standar kualitas apartemen terjaga bertahun-tahun sehingga fasilitas tidak berkarat atau bocor saat ditinjau kembali oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sepuluh tahun mendatang.
Untuk memastikan perawatan berjalan optimal, Hashim mendorong pembentukan badan pengelola khusus di lingkungan hunian tersebut.
Mengingat kawasan itu nantinya akan dihuni sekitar 3.700 nasabah BTN, Hashim mengusulkan pembentukan asosiasi warga untuk mengelola fasilitas dan kepentingan bersama secara mandiri.
Ketegasan aturan kepemilikan dan mekanisme pengelolaan yang komprehensif dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat kecil dan mempertahankan nilai aset program hunian MBR.





