Jakarta, Maret.id — Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Uji Kompetensi Operator Pembekuan Ikan Tuna untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk tuna nasional.
Uji kompetensi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) melalui Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi (BPPP Banyuwangi) dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.
Sebanyak 25 pekerja dari 11 perusahaan pengolahan tuna di Benoa, Bali mengikuti kegiatan uji kompetensi tersebut.
Kegiatan berlangsung pada 4-6 Agustus 2026 di Benoa sebagai kelanjutan dari Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pekerja Pembekuan Ikan Tuna yang dilaksanakan pada Desember 2025.
Setelah mendapatkan pembekalan, peserta melanjutkan proses sertifikasi melalui Skema Sertifikasi Okupasi Operator Pembekuan Tuna yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada Juni 2026.
“Pekerja pengolahan memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana ikan yang sudah didaratkan tetap terjaga kualitasnya hingga menjadi produk bernilai tambah, sehingga mereka perlu mendapat akses yang sama terhadap peningkatan kompetensi dan pengakuan atas keahlian yang dimiliki,” ujar Joni Haryadi D, Kepala Puslat KP.
Menurut Joni, kolaborasi dengan DFW Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM perikanan dapat dilakukan bersama dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga sertifikasi, dan masyarakat sipil.
Uji kompetensi dilaksanakan melalui tes tertulis, tanya jawab, dan praktik yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pembekuan Ikan Tuna.
Peserta diuji pada delapan unit kompetensi, mulai dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penerimaan dan pencucian bahan baku, chilling, butchering, penyimpanan di chilling room, pembekuan, hingga pengemasan.
“Sertifikasi menjadi instrumen untuk memastikan kemampuan pekerja dapat diukur berdasarkan standar yang dibutuhkan di tempat kerja sehingga industri memiliki kepastian atas kemampuan tenaga kerjanya,” ujar A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan.
Bagi pekerja, sertifikat kompetensi menjadi bukti profesional atas keterampilan yang dimiliki, sementara bagi perusahaan keberadaan SDM yang kompeten membantu menjaga proses produksi tetap sesuai standar dan mendukung konsistensi mutu produk.
“Sertifikasi ini bukan sekadar dokumen, tetapi pengakuan atas keterampilan pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dari industri tuna dan diharapkan memperkuat posisi pekerja serta membuka ruang perlindungan dan pengembangan kapasitas yang lebih baik,” ujar Imam Trihatmadja, Direktur Program DFW Indonesia.
Peserta kegiatan berasal dari 11 perusahaan pengolahan tuna di Benoa, yaitu PT Satu Enam Delapan, PT Indotama Bahari, PT Bali Mina Utama, PT Bandar Nelayan, PT Sari Segar Laut Indonesia, PT Perintis Jaya Internasional, PT Hatindo Makmur, PT Bintang Jaya Kota Mandiri, PT Bali Nusa Windumas, PT Iambeu, dan PT Intimas Surya.
“Peningkatan kompetensi pekerja merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing usaha, dan kami mendukung pelaksanaan uji kompetensi dengan menyediakan fasilitas produksi sebagai lokasi praktik,” ujar Ivan Hans Jorgih, Pemilik PT Intimas Surya.
Penguatan kompetensi pekerja pengolahan tuna diharapkan tidak hanya berdampak pada individu dan perusahaan, tetapi juga mendukung terjaganya mutu produk, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta penguatan daya saing industri tuna Indonesia.
Melalui pengembangan SDM yang terhubung dengan kebutuhan nyata di lapangan, BPPSDM KP terus mendorong agar masyarakat perikanan memiliki kompetensi yang relevan, diakui, dan memberi manfaat langsung bagi produktivitas serta keberlanjutan usaha mereka.
