Jakarta, Maret.id — Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan The Indonesia PPGA Playbook sebagai peta kerja awal untuk pengembangan profesi PPGA di Indonesia.
Perubahan aturan pemerintah berpotensi berdampak langsung pada bisnis dan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Fungsi Public Policy & Government Affairs (PPGA) membantu perusahaan menerjemahkan dinamika kebijakan, politik, dan kepentingan pemangku kepentingan menjadi strategi bisnis.
Playbook tersebut diluncurkan di Hotel 25Hours Jakarta pada 26 Agustus 2026.
Dokumen ini disiapkan sebagai fondasi awal dan terdiri atas sembilan bab yang dilengkapi operational appendix.
Playbook bertujuan memetakan pengetahuan, keterampilan, dan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi PPGA secara profesional.
IPPGA Group menyusun Playbook karena profesi PPGA berkembang pesat namun belum memiliki rujukan praktik dan pengetahuan yang terstruktur.
Dokumen ini disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi dan akan terus dikembangkan melalui peer review serta kolaborasi dengan praktisi, pemerintah, dan aktor politik.
“Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisan tanpa peta, kami tidak ingin membangunnya sendiri, kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia,” ujar Arief Budiman, praktisi Public Policy & Government Affairs dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.
Arief menegaskan keterlibatan dunia akademik menjadi bagian penting dalam penguatan profesi PPGA.
“Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda, kita perlu memastikan generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu paling strategis untuk itu,” ujar Arief Budiman, praktisi Public Policy & Government Affairs dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.
Playbook menjelaskan fungsi PPGA melalui lima pilar yang saling berkaitan yakni Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability.
Profitability dan Productivity dalam aspek bisnis menjadi jangkar utama sehingga PPGA diharapkan memahami dampak kebijakan terhadap keberlangsungan dan kinerja usaha.
Certainty melalui Public Policy menekankan kemampuan membaca arah kebijakan pemerintah, proses legislasi dan regulasi, serta perencanaan pembangunan.
Security melalui aspek legal berkaitan dengan perlindungan perusahaan dari risiko hukum, sosial, dan politik yang dapat mengganggu operasional dan investasi.
Continuity melalui Corporate Communications & Diplomacy berfungsi menjaga reputasi serta membangun hubungan jangka panjang dengan publik dan pemangku kepentingan termasuk pemerintah.
Stability melalui Politics menuntut kemampuan membaca dinamika politik nasional dan daerah, kepentingan aktor pemerintahan, serta perkembangan politik dan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi bisnis.
“Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar, kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan,” ujar Arief Budiman, praktisi Public Policy & Government Affairs dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.
“Selama pemerintahan Republik Indonesia berdiri, bisnis dan kebijakan politik akan selalu berinteraksi, karena itu profesi ini akan selalu diperlukan, penguatannya adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok industri atau satu asal investasi baik dalam atau luar negeri,” ujar Arief Budiman, praktisi Public Policy & Government Affairs dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.
Arief menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026.
