Jakarta, Maret.id — Pakar koperasi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengecam pernyataan ekonom Celios Bhima Yudhistira yang menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai proyek fasisme.
“Saudara Bhima Yudhistira dari kabinet bayangan katakan bahwa KDKMP itu sebagai proyek fasisme. Fasis itu tidak mungkin membangun lembaga demokrasi ekonomi seperti koperasi,” kata Suroto, Pakar koperasi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES).
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat malam, 28 Agustus 2026.
Menurut Suroto, fasisme berlandaskan hierarki, kongkalikong dengan oligarki, dan pemujaan terhadap pemimpin yang bertentangan dengan cara kerja koperasi.
“Zaman fasisme Mussolini di Italia misalnya, koperasi diberedel, aktivisnya dibungkam dan bahkan dimutilasi karena koperasi memiliki tradisi demokratis,” kata Suroto, Pakar koperasi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES).
“Jadi ya aneh kalau program Koperasi Desa yang dibangun masif di seluruh desa itu dikatakan sebagai fasisme. Basis pemahaman teoritis filosofisnya tidak dipahami dengan baik,” kata Suroto, Pakar koperasi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES).
Ia menjelaskan KDKMP dibangun dari atas sebagai bentuk affirmative action pemerintah agar struktur ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh para kapitalis.
“Supaya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat tidak tinggi seperti sekarang ini. Soal pendekatan pembangunan awalnya disetting dengan libatkan BUMN adalah bukan untuk kooptasi, tapi sebagai bentuk inkubasi untuk menuju kepada otonomi sejati,” kata Suroto, Pakar koperasi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES).
“Pemerintah hari ini sedang berusaha membantu membangun ekosistem besar ini. Musuhnya memang banyak, selain kedunguan, juga musuh dari dalam sendiri, yaitu para kapitalis birokrat dan kapitalis konglomerat yang selama ini sudah terlalu lama nyaman menikmati keuntungan dari penderitaan rakyat,” kata Suroto, Pakar koperasi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES).
Sebelumnya Bhima Yudhistira menyebut konsep ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bercorak fasisme dan mengkritik pendekatan militeristik dalam pembangunan koperasi desa.
“Koperasi muncul sebagai lawan tanding bibit-bibit fasisme di Eropa, di Italia, Spanyol, Jerman, Denmark dan Norwegia juga,” kata Bhima Yudhistira, ekonom Celios.
“Artinya apa, kalau kita menggunakan militerisme untuk mempercepat koperasi di mana-mana, jelas bertentangan dengan prinsip koperasi itu sendiri,” kata Bhima Yudhistira, ekonom Celios.
Pernyataan Bhima diunggah melalui akun Instagram @bhimayudhistira.
Perdebatan ini menegaskan adanya ketegangan antara upaya pemerintah mendorong koperasi sebagai alat pemerataan ekonomi dan kekhawatiran sebagian pengamat soal metode serta konsekuensi politik dari pendekatan yang digunakan.
