Jakarta, Maret.id — Pemerintah akan mengalihkan pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Kementerian Keuangan mulai 15 September 2026, namun skema pembayaran utang kepada pihak Tiongkok masih dibahas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keterlibatan Special Mission Vehicle (SMV) dalam pengelolaan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menjadi bagian pembahasan internal.
“Masih didiskusikan. Yang jelas akan diserahkan ke kami kira-kira 15 September,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya belum merinci SMV yang akan dilibatkan maupun bentuk skema pengelolaan utang Whoosh dan menegaskan proses masih berlangsung di internal pemerintah.
“Kami bisa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Tapi, belum saya umumkan karena belum tahu, masih proses diskusi. (SMV) Dua mungkin. Bisa juga kami pakai SMV yang kecil dan juga yang besar. Kami lihat nanti skema yang paling pas seperti apa,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) diproyeksikan menjadi SMV yang mengelola utang PT KCIC melalui skema penjaminan bersama atau first loss basis.
Seiring pengalihan ini, kepemilikan saham BUMN di KCIC yang saat ini berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) juga akan ditempatkan di bawah SMV Kementerian Keuangan.
Konsorsium PSBI menguasai 60 persen saham KCIC, sedangkan 40 persen dimiliki konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Anggota PSBI antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).
Dari konsorsium tersebut, KAI menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 51,37 persen di KCIC.
Purbaya menegaskan setelah pengambilalihan, KCIC tidak lagi berada di bawah KAI melainkan berada di bawah SMV Kemenkeu.
“(Nanti kepemilikan KCIC) di saya. Bukan (di bawah KAI lagi),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pembangunan Whoosh sebelumnya mengalami pembengkakan biaya dari 6 miliar Dolar AS atau sekitar Rp106 triliun menjadi 7,2 miliar Dolar AS atau sekitar Rp127 triliun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 direncanakan memperoleh tambahan pendapatan dari setoran keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebesar Rp120 triliun.
Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen BUMN pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp90 triliun.
“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Setoran tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit APBN 2026 yang diproyeksikan meningkat dari Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
Selain menjaga defisit, tambahan penerimaan tersebut juga dapat menjadi cadangan fiskal untuk menghadapi kebutuhan belanja yang tidak terduga.
“Di antaranya itu (menjaga defisit APBN). Juga untuk cadangan kalau kami perlu pengeluaran lebih yang tak terduga,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
