Jakarta, Maret.id — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali membuka akses investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui aplikasi wondr by BNI dengan penawaran Sukuk Ritel seri SR025 yang diproyeksikan sebagai penerbitan SBN Ritel tradable terakhir pada 2026.
SR025 hadir dalam dua pilihan seri, yakni SR025T3 bertenor tiga tahun dengan imbal hasil 6,8 persen per tahun dan SR025T5 bertenor lima tahun dengan imbal hasil 6,9 persen per tahun.
Masyarakat dapat mulai berinvestasi dengan nominal minimal Rp1 juta, dengan batas maksimal pemesanan Rp5 miliar untuk SR025T3 dan Rp10 miliar untuk SR025T5.
Masa penawaran berlangsung sejak 21 Agustus hingga 16 September 2026.
Dalam keterangannya Selasa, 1 September 2026, Steven Suryana, SEVP Wealth Management BNI, menjelaskan kemudahan transaksi digital melalui wondr by BNI untuk memudahkan masyarakat membangun portofolio investasi secara aman.
“SR025 menjadi salah satu pilihan bagi nasabah yang ingin memperoleh pendapatan berkala dari instrumen yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah,” ujar Steven Suryana, SEVP Wealth Management BNI.
Kedua seri SR025 menggunakan skema imbal hasil tetap (fixed coupon) yang dibayarkan setiap bulan dengan pembayaran perdana pada 10 Oktober 2026 dan dikenakan pajak imbal hasil sebesar 10 persen.
Produk ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah masa holding period selesai pada 11 Oktober 2026, dengan jatuh tempo SR025T3 pada 10 September 2029 dan SR025T5 pada 10 September 2031.
BNI juga menyiapkan program cashback hingga Rp15 juta bagi investor yang bertransaksi menggunakan sumber dana fresh fund di aplikasi wondr by BNI, dengan periode promosi Early Bird 21-31 Agustus 2026 dan Non-Early Bird 1-16 September 2026.
Untuk melakukan pemesanan, nasabah cukup masuk ke menu investasi pada aplikasi wondr by BNI, memilih Sukuk Ritel SR025, menentukan nominal, dan menyelesaikan transaksi.
Sebagai bagian dari BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, langkah ini menegaskan komitmen BNI untuk memperluas inklusi keuangan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.
