Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum mendapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp16,12 triliun setelah mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI.
Tambahan anggaran ini membuka peluang bagi industri konstruksi dan sektor terkait untuk menikmati peningkatan aktivitas proyek pemerintah sepanjang 2027.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi V DPR RI.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak, atas bantuan Bapak Ibu semua di Komisi V, sehingga pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum berhasil menambah sebesar Rp16,12 triliun,” ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.
Menurut Dody, anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air.
Pembangunan infrastruktur, menurut Dody, juga harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.
Dari total penambahan anggaran itu, porsi terbesar mengalir ke sejumlah direktorat yang menangani proyek fisik strategis.
Direktorat Jenderal Bina Marga memperoleh alokasi Rp37,30 triliun untuk pembangunan jalan tol, jalan baru, flyover, underpass, serta preservasi jalan dan jembatan.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menerima Rp32,57 triliun untuk penyelesaian proyek Sekolah Rakyat, renovasi sekolah keagamaan dan perguruan tinggi, pembangunan pasar, serta rumah ibadah.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dialokasikan Rp30,66 triliun untuk pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengendalian banjir, serta penyediaan air baku.
Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat Rp12,15 triliun untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan.
Selain proyek berskala besar, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan Rp7,06 triliun untuk program infrastruktur berbasis masyarakat yang tersebar di belasan ribu lokasi.
Derasnya belanja infrastruktur diperkirakan menimbulkan efek berantai ke sektor kontraktor, produsen material bangunan, penyedia alat berat, dan pengembang kawasan.
Di pasar modal, emiten konstruksi seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berpotensi mengincar peluang proyek pemerintah.
Peluang juga dapat mengalir ke emiten sektor material dasar dan properti jika peningkatan belanja infrastruktur mendorong permintaan bahan bangunan dan pengembangan kawasan.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjadi tambahan kontrak bagi seluruh emiten konstruksi karena kemampuan memenangkan tender, kapasitas pengerjaan, kondisi keuangan, dan kualitas arus kas menjadi penentu utama.
Dody memastikan pelaksanaan seluruh program prioritas akan dikawal agar berjalan berkualitas, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.
