Jakarta, Maret.id — Bursa saham Indonesia terpukul setelah kabar tentang rencana pembentukan badan negara yang akan mengatur ekspor sejumlah komoditas unggulan beredar luas di pasar. Investor bereaksi negatif karena khawatir kebijakan tersebut membuka ruang intervensi harga yang dapat menekan laba emiten komoditas.
Reaksi Pasar dan Dampak pada Indeks
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 228,56 poin atau 3,46 persen ke level 6.370,68. Pelemahan saham juga diiringi tekanan pada nilai tukar rupiah yang terdepresiasi 0,22 persen ke Rp17.705 per Dolar AS pada penutupan, yang dilaporkan sebagai level terendah penutupan sepanjang sejarah.
Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim menyatakan pasar cemas terhadap potensi pengendalian harga jual yang berdampak pada margin perusahaan. Menurut Ratna, rumor tentang satu badan pengelola ekspor ini memicu aksi jual oleh investor yang mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten komoditas.
Komoditas yang Dikabarkan Akan Dikelola
Sumber pasar menyebut beberapa komoditas yang dikabarkan akan berada di bawah pengelolaan badan tersebut antara lain batu bara, crude palm oil (CPO), dan mineral logam. Ketiga komoditas ini selama ini menjadi pilar ekspor dan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa nasional.
Kekhawatiran menguat karena intervensi terhadap harga jual komoditas berpotensi mengurangi insentif bagi produsen dan memengaruhi arus investasi di sektor primer. Analis pasar memperingatkan bahwa langkah semacam itu perlu dirancang hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi pada pasar global dan rantai pasok.
Jadwal Pengumuman dan Konteks Kebijakan
Rumor menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan pembentukan badan ekspor tersebut dalam Rapat Paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026, saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Jika benar, agenda ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya dokumen KEM-PPKF dilaporkan akan disampaikan langsung oleh kepala negara, bukan oleh Menteri Keuangan seperti biasanya.
Momentum penyampaian KEM-PPKF oleh presiden menambah spekulasi pasar tentang arah kebijakan fiskal dan perdagangan ke depan. Pelaku pasar kini memantau baik isi dokumen fiskal maupun implikasi kebijakan terhadap iklim usaha dan arus modal.
Bank Indonesia juga menjadi fokus pengawasan pasar menjelang hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dijadwalkan pekan ini. Konsensus pasar memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen dalam upaya meredam pelemahan rupiah.
Skenario kenaikan suku bunga oleh BI dinilai sebagai respons teknis terhadap tekanan nilai tukar, namun pasar juga menilai keputusan tersebut harus mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi. Pelaku pasar memperhatikan bagaimana kombinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal akan memengaruhi prospek inflasi serta kredit perbankan.
Pertumbuhan kredit perbankan pada April 2026 diperkirakan mencapai 9,7 persen secara tahunan, sedikit meningkat dibanding realisasi Maret 2026 sebesar 9,49 persen secara tahunan. Kenaikan pertumbuhan kredit ini menggambarkan pemulihan permintaan domestik yang berkelanjutan, meski masih rentan terhadap sentimen eksternal dan kebijakan makro.
Analis menyebut bahwa dampak pembentukan badan ekspor jika terealisasi harus dinilai dari segi kelembagaan, mekanisme intervensi, serta kompensasi bagi pelaku industri. Tanpa kejelasan mekanisme, pasar akan terus merespons negatif hingga otoritas memberikan penjelasan resmi dan kerangka operasional yang transparan.
Sumber dari pelaku pasar menyoroti perlunya komunikasi yang matang dari pemerintah untuk meredam kepanikan investor. Selain itu, kerangka kebijakan yang jelas mengenai peran badan, cakupan komoditas, mekanisme harga, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dipandang penting agar tidak menimbulkan gejolak lanjutan.
Para pemangku kepentingan di sektor komoditas menghimbau dialog antara regulator dan pelaku industri guna menyusun kebijakan yang seimbang. Dialog tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah kebijakan yang menjaga stabilitas pasokan, kepastian harga, serta kelangsungan investasi di sektor strategis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengkonfirmasi detail pembentukan badan tersebut. Pelaku pasar dan investor asing kini menunggu konfirmasi kebijakan serta rincian teknis yang diyakini dapat menentukan arah pasar ke depan.
