Jakarta, Maret.id — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof. Didik J. Rachbini menyatakan nilai tukar Rupiah saat ini tergolong sangat lemah dan telah memasuki posisi “undervalue”.
Rupiah Dinilai Melemah secara Struktural
Menurut Prof. Didik, pelemahan yang berlangsung bukan sekadar fluktuasi normal pasar tetapi mencerminkan masalah yang lebih dalam dalam sisi permintaan dan kepercayaan investor.
Dia menekankan pentingnya menggali akar penyebab mengapa pasar tampak tidak berpihak kepada Indonesia sehingga tekanan terhadap Rupiah terus berlanjut.
Prof. Didik mengingatkan bahwa nilai tukar yang lemah berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan biaya impor bahan baku industri.
Dampak tersebut, menurutnya, berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi jika tidak ditangani melalui kebijakan yang terkoordinasi.
Pelajaran dari Krisis 1998
Berkaca pada pengalaman pasca Reformasi 1998, Prof. Didik menjelaskan bahwa Indonesia pernah menghadapi krisis keuangan ketika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terangkat hingga tiga kali lipat.
Pengalaman tersebut, katanya, menunjukkan bahwa krisis nilai tukar tidak hanya persoalan teknis ekonomi tetapi juga terkait erat dengan dinamika politik.
Dia merujuk pada upaya pemulihan yang dilakukan pada masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai salah satu contoh praktik terbaik yang bisa dipelajari.
Menurut Prof. Didik, kemampuan pemangku kebijakan saat itu menurunkan nilai tukar dari sekitar Rp16.800 per Dolar AS menjadi Rp6.500 per Dolar AS dalam waktu relatif singkat menjadi acuan bagi kebijakan komprehensif.
Ekonomi Politik sebagai Kunci Kebijakan
Prof. Didik menegaskan bahwa penanganan masalah nilai tukar membutuhkan pendekatan ekonomi politik yang melibatkan koordinasi antar lembaga dan stabilitas politik.
Ia menyarankan agar kebijakan tidak hanya bersifat teknis moneter tetapi juga memperkuat kepercayaan investor melalui kepastian regulasi dan iklim investasi.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten agar pasar dapat membaca sinyal yang benar dari pemerintah dan bank sentral.
Perbaikan tata kelola fiskal dan langkah-langkah untuk menstimulasi ekspor serta mengurangi ketergantungan pada impor strategis menurutnya perlu menjadi bagian dari paket kebijakan.
Implikasi kebijakan tersebut tidak hanya bersifat makro, tetapi juga berdampak pada sektor riil dan lapangan kerja yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.
Oleh karena itu, Prof. Didik mengajak para pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, otoritas moneter, sektor swasta, dan akademisi untuk bersama merumuskan langkah-langkah terintegrasi.
Penekanan pada pengalaman historis dan argumen ekonomi politik yang diutarakan Prof. Didik membuka ruang diskusi lebih luas mengenai strategi stabilisasi Rupiah.
Para analis dan pelaku pasar diharapkan mengikuti perkembangan kebijakan yang akan diambil, karena respons yang tepat waktu dan terkoordinasi dapat mengurangi volatilitas dan memulihkan kepercayaan.
Akhirnya, Prof. Didik meminta agar setiap rekomendasi kebijakan dipertimbangkan dengan memperhatikan keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Langkah-langkah tersebut, menurutnya, harus terukur dan transparan agar efektivitasnya bisa dipantau dan dievaluasi secara berkala.
