Jakarta, Maret.id — Prof. Didik mengatakan ia menjadi saksi dan pelaku langsung dalam proses reformasi ekonomi yang berlangsung pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.
Prof. Didik menjelaskan bahwa ia diangkat sebagai anggota Tim Nasional Reformasi bidang Ekonomi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 1998.
Menurutnya, pembentukan tim itu merupakan bagian dari upaya pemerintah transisi untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi setelah gejolak krisis moneter.
Keppres 198/1998 dan tujuan pembentukan tim
Keputusan Presiden 198/1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, kata Prof. Didik, punya peran strategis dalam menyusun langkah-langkah ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang.
Ia menuturkan bahwa tim yang dibentuk berfokus pada reformasi institusi dan penataan kebijakan yang dapat meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Prof. Didik menilai bahwa salah satu hasil yang terlihat adalah penurunan tekanan pada nilai tukar rupiah yang sempat melemah tajam.
Ia menambahkan bahwa perbaikan tersebut tidak hanya karena tindakan teknis moneter, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya kepercayaan publik dan pelaku ekonomi.
Peran kepercayaan publik dalam pemulihan ekonomi
Menurut Prof. Didik, krisis 1998 pada hakikatnya merupakan krisis kepercayaan dan krisis institusi yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan kebijakan teknis.
Karena itu, langkah-langkah yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap reformasi institusi dinilai penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa Presiden B.J. Habibie, meski awalnya dipandang sebagai bagian dari rezim sebelumnya, menunjukkan komitmen signifikan terhadap reformasi.
Komitmen itu, kata Prof. Didik, mendorong pemulihan rasa percaya di kalangan investor dan masyarakat sehingga tekanan terhadap rupiah berangsur mereda.
Demokrasi, desentralisasi, dan tanpa vested interest
Prof. Didik menyoroti upaya Presiden Habibie dalam menjalankan demokrasi dan mendorong desentralisasi sebagai bagian dari agenda reformasi politik dan tata kelola.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut dilakukan tanpa motif kepentingan terselubung sehingga berkontribusi pada legitimasi pemerintah transisi.
Kebijakan yang awalnya mendapat penolakan keras, menurut Prof. Didik, lama-kelamaan diterima karena dijalankan dengan penuh keyakinan dan legitimasi konstitusional.
Posisi Habibie sebagai presiden transisi yang sah membantu menjembatani keraguan publik dan menumbuhkan harapan pemulihan.
Prof. Didik menekankan bahwa pemulihan nilai tukar tidak semata hasil dari operasi pasar jangka pendek, melainkan kombinasi antara kebijakan stabilisasi dan rekonstruksi kepercayaan.
Ia menyatakan keyakinan bahwa ketika kepercayaan pulih, nilai tukar rupiah bisa kembali pada posisi wajar dan bahkan mulai menguat.
Prof. Didik juga mengingatkan bahwa pembelajaran dari periode itu relevan bagi pembuat kebijakan saat ini, khususnya terkait pentingnya transparansi dan keberlanjutan reformasi institusi.
Ia menuturkan bahwa pemulihan ekonomi yang tahan lama membutuhkan langkah struktural yang mempertajam tata kelola dan memperkuat kepercayaan publik.
Dalam paparan singkatnya di Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026, Prof. Didik menegaskan kembali peran penting kepemimpinan transisi dalam menavigasi masa sulit ekonomi.
Pendekatan yang menggabungkan kebijakan teknis dan upaya membangun kembali kepercayaan, menurutnya, menjadi kunci bagi stabilitas yang berkelanjutan.
