Jakarta, Maret.id — Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak ada rencana atau arahan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite berdasarkan merek kendaraan atau kapasitas mesin.
Perusahaan mengeluarkan klarifikasi ini menyusul beredarnya unggahan di media sosial yang menyebut daftar merek kendaraan tertentu tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026.
Pernyataan Resmi Perusahaan
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan belum ada kebijakan dari regulator maupun pemerintah.
Ia meminta masyarakat untuk tidak mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Distribusi dan Layanan Tetap Normal
Pertamina Patra Niaga menegaskan layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal di seluruh jaringan.
Program Subsidi Tepat dijelaskan sebagai upaya tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran dan bukan pembatasan berdasarkan merek kendaraan.
Isi Klarifikasi dan Penjelasan
Menurut Roberth, hingga saat ini tidak ada peraturan atau arahan yang menerapkan pembatasan Pertalite berdasar merek maupun kapasitas mesin kendaraan.
Perusahaan menekankan bahwa informasi viral berisi daftar kendaraan yang dilarang membeli BBM tidak sejalan dengan kebijakan resmi.
Perusahaan juga mengingatkan bahwa kebijakan energi strategis akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan regulator jika ada perubahan.
Pertamina Patra Niaga menyatakan akan mengikuti sepenuhnya kebijakan resmi pemerintah terkait distribusi bahan bakar.
Masyarakat diminta untuk bijak dalam menerima informasi di ruang digital karena berita tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kebingungan publik.
Penyebaran informasi keliru dapat memicu kepanikan dan mengganggu stok serta akses BBM bagi konsumen.
Pihak perusahaan menekankan pentingnya verifikasi sebelum membagikan unggahan yang mengklaim perubahan kebijakan publik.
Verifikasi disarankan dilakukan melalui akun resmi Pertamina, kementerian terkait, atau regulator energi.
Penerapan Program Subsidi Tepat bertujuan memperbaiki sasaran penerima subsidi sehingga bantuan lebih efisien dan tepat guna.
Namun program tersebut tidak sama dengan pembatasan penjualan berdasarkan merek kendaraan atau kapasitas mesin.
Dalam keterangan resmi juga disebutkan bahwa setiap perubahan kebijakan akan melalui mekanisme formal dan diumumkan secara transparan.
Kebijakan yang memengaruhi publik luas akan melalui komunikasi resmi dari pemerintah dan operator terkait.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing oleh unggahan yang tidak menyertakan rujukan resmi.
Sikap hati-hati dan cek fakta penting demi menjaga ketenangan serta keteraturan distribusi energi nasional.
Untuk informasi resmi lebih lanjut, perusahaan membuka jalur komunikasi melalui Pertamina Contact Center di nomor 135.
Masyarakat dapat menghubungi layanan tersebut untuk pertanyaan terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga.
Klarifikasi ini keluar di tengah meningkatnya arus informasi di media sosial menjelang periode kebijakan energi tertentu.
Pengamat komunikasi publik menilai bahwa edukasi mengenai sumber informasi resmi menjadi semakin penting dalam situasi semacam ini.
Pada akhirnya, pemerintah dan regulator akan menjadi pihak yang menetapkan kebijakan resmi jika diperlukan, dan perusahaan pelaksana akan mengikuti arahan tersebut.
Hingga ada pernyataan formal, masyarakat diimbau tetap menggunakan BBM sesuai ketentuan yang berlaku dan mengonfirmasi kabar melalui kanal resmi.
