Jakarta, Maret.id — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan peluang yang ada dari belanja barang dan jasa pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp1.100 triliun per tahun. Angka tersebut diyakini dapat menjadi pendorong penting bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kelas usaha mereka.
Peluang Besar untuk UMKM
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian KUMKM, Bagus Rachman, mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan sekitar 40 persen dari total belanja barang dan jasa untuk produk UMKM. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk berupaya agar dapat masuk ke dalam rantai pengadaan pemerintah serta memanfaatkan berbagai platform pemasaran yang tersedia.
“Potensi belanja barang dan jasa pemerintah ini sangat besar, dan kami ingin para pelaku usaha memanfaatkannya sebaik mungkin,” ungkap Bagus dalam konferensi pers yang berlangsung pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Tantangan dan Upaya Peningkatan
Bagus juga menekankan bahwa tantangan bagi UMKM bukan hanya bertahan di pasar, tetapi juga meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan inovasi. Saat ini, hampir 97 persen UMKM di Indonesia masih beroperasi pada level mikro, sehingga peningkatan kapasitas menjadi sangat penting.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekosistem digital serta kemitraan usaha. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui pemanfaatan platform PaDi UMKM yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Pengembangan Layanan Terpadu untuk UMKM
Selain itu, Kementerian KUMKM juga sedang mengembangkan platform SAPA UMKM sebagai aplikasi layanan terpadu. Aplikasi ini dirancang untuk menghubungkan berbagai kebutuhan pelaku usaha dalam satu sistem yang lebih efisien.
“Kami ingin semua layanan yang dibutuhkan oleh UMKM dapat terintegrasi dalam satu tempat, sehingga proses pengembangan usaha menjadi lebih mudah dan cepat,” tambah Bagus.
Melalui pendekatan kemitraan berbasis klaster, diharapkan usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar dapat saling terhubung. Dengan skema holding UMKM, Kementerian KUMKM berharap dapat memperkuat daya saing dan standardisasi produk, serta memperluas akses pasar dan pembiayaan.
Bagus menegaskan bahwa pemerintah berperan sebagai penghubung yang vital antara UMKM dan pasar yang lebih luas. Menurutnya, penguatan akses pasar merupakan kunci agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan UMKM akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
